Pakar hukum tata negara Mahfud MD memberikan pandangan menarik mengenai perkara hukum yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

Menurut Mahfud MD, inti persoalan dari kasus tersebut sebenarnya bukan sekadar dugaan pencemaran nama baik.

Ia menyatakan bahwa fokus utama perkara ini justru terletak pada pembuktian asli tidaknya dokumen milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Mahfud berpandangan bahwa proses hukum seharusnya bermula dari objek sengketa yang dipermasalahkan. Dengan demikian, penegak hukum dapat menilai dengan objektif apakah tuduhan yang dilayangkan memiliki dasar yang kuat.

Ia mempertanyakan alasan mengapa pembuktian terhadap dokumen tersebut belum menjadi titik sentral yang diutamakan dalam penanganan perkara.

Menurutnya, kepastian hukum terhadap suatu dokumen penting sebelum melihat dampak hukum bagi pihak penuduh.

Perdebatan mengenai keabsahan dokumen akademik mantan kepala negara itu memang masih bergulir di tengah publik. Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah memberikan pernyataan resmi bahwa dokumen tersebut asli.

Namun, sejumlah pihak masih menyoroti berbagai aspek terkait karena minimnya keterbukaan dokumen secara luas. Pihak kampus bahkan sempat menghadapi proses hukum lanjutan di ranah peradilan tata usaha.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum lama ini telah menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh pihak universitas. Majelis hakim juga menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat yang diterbitkan sebelumnya.

Melalui amar putusan tersebut, sebagian dokumen akademik mantan presiden itu diputuskan untuk dikategorikan sebagai informasi publik.

Perkembangan ini terus menjadi sorotan di tengah dinamika hukum yang melibatkan berbagai tokoh publik.