Program community investment atau investasi sosial tidak boleh hanya berangkat dari asumsi sepihak perusahaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Isbandi Rukminto Adi.

Pelaksanaan program investasi sosial wajib diawali dengan pemetaan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Isbandi menyampaikan pandangan itu dalam panel diskusi Bangun Bangsa Conference 2026 yang digelar di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Kamis (6/8).

Keberhasilan sebuah program pemberdayaan sangat ditentukan oleh tujuan awal yang ingin dicapai oleh penyelenggara.

Tujuan tersebut dapat berorientasi pada layanan kemanusiaan, pengembangan ekonomi masyarakat, ataupun berbagai tujuan sosial lainnya.

Faktor tujuan awal ini secara langsung akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Perancangan program juga harus didahului dengan asesmen terhadap kebutuhan masyarakat secara mendalam.

Selain itu, identifikasi aset atau potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat menjadi langkah krusial.

Pendekatan berbasis aset ini penting agar warga tidak diposisikan sekadar sebagai pihak penerima bantuan.

Masyarakat harus dilihat sebagai pihak yang mempunyai modal dasar untuk bisa berkembang secara mandiri.

Proses pendampingan juga memegang faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program jangka panjang.

Pendamping tidak boleh berperan sebagai ahli yang membawa solusi tunggal bagi warga.

Pendamping harus bekerja bersama masyarakat untuk membangun sistem yang mampu berjalan sendiri.

Proses asesmen tidak selalu membutuhkan waktu yang panjang sebelum program dijalankan.

Asesmen dapat dilakukan bersamaan dengan proses pendampingan di lapangan.

Strategi keluar harus disiapkan sejak awal pelaksanaan program.

Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu melanjutkan program setelah perusahaan menghentikan pendampingan.

Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan guna memperkuat keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.