TNI Angkatan Darat memberikan tanggapan terkait wacana penggunaan sertifikat Pramuka Garuda untuk masuk institusi militer tanpa tes.

Pihak TNI AD menyatakan dokumen penghargaan tersebut tidak serta-merta membuat seseorang langsung diterima menjadi prajurit.

Sebelumnya, sempat muncul pernyataan bahwa sertifikat tersebut dapat dipakai untuk mendaftar TNI dan Polri tanpa melalui ujian.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Donny Pramono menyampaikan apresiasi atas semangat kepramukaan bagi generasi muda.

Menurutnya, nilai dasar kepramukaan seperti disiplin dan kepemimpinan sejalan dengan karakter yang dibutuhkan seorang prajurit.

Kepemilikan piagam prestasi tingkat nasional itu diakui dapat menjadi nilai tambah dalam proses rekrutmen.

Kendati demikian, Donny menegaskan bahwa seluruh calon prajurit tetap wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditetapkan.

Mekanisme tersebut meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, psikologi, hingga mental ideologi.

Prosedur ketat ini diperlukan guna memastikan setiap prajurit yang diterima mempunyai standar kualitas serta kompetensi yang memadai.

TNI AD berkomitmen untuk terus menjaga sinergi bersama Gerakan Pramuka dalam membentuk karakter positif generasi bangsa.

Koordinasi lanjutan akan terus dilakukan bersama pihak Kwarnas agar pemahaman di tengah masyarakat menjadi selaras.

Kebijakan Sinergi dan Koordinasi Kwarnas

Kebijakan terkait pemanfaatan sertifikat ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso alias Buwas usai melakukan ziarah ke Makam Bung Karno pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Budi Waseso menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari bentuk kerja sama antara Kwarnas dengan pihak TNI, Polri, serta sejumlah perguruan tinggi yang sudah berjalan.

Langkah itu diharapkan dapat memotivasi generasi muda agar lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan kepramukaan serta meningkatkan prestasi mereka.

Meski demikian, TNI AD memastikan implementasi kerja sama tersebut tetap dikoordinasikan secara matang agar tidak memicu perbedaan persepsi di kalangan masyarakat luas.