Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menegaskan tidak ada penggunaan peluru tajam dalam insiden penertiban bendera.

Peristiwa penertiban bendera Bulan Bintang tersebut terjadi di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu lalu.

Investigasi Internal dan Penjelasan Personel

Mahesa menyatakan pengerahan personel mencapai 272 orang dan penggunaan senjata terbatas hanya untuk memberikan tembakan peringatan.

Pihak TNI memastikan bahwa prajurit hanya melepaskan tembakan peringatan berupa peluru hampa serta peluru karet ke udara.

Kendati demikian, TNI tetap menjalankan investigasi internal mendalam terkait bentrokan yang mengakibatkan korban luka dan korban jiwa.

Jenazah korban meninggal dunia bernama Abzalul Riza telah dimakamkan pada Kamis pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru.

Langkah Lanjutan dan Respons Berbagai Pihak

Dalam proses pendalaman yang dilakukan, Pangdam menyebutkan bahwa anggota yang bertindak dalam penertiban tersebut belum dikembalikan ke satuan masing-masing.

Seluruh personel masih dikonsolidasikan di Kodim Pidie untuk memudahkan pemeriksaan serta pemisahan senjata yang digunakan.

Tim internal TNI juga dijadwalkan turun langsung ke Tempat Kejadian Perkara guna menghimpun keterangan secara komprehensif.

Hasil dari investigasi internal ini dipastikan akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan setelah seluruh proses selesai dilaksanakan.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan turut mendatangi lokasi untuk menjenguk warga yang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.

Pertemuan itu dimanfaatkan untuk mendengar langsung keluh kesah serta masukan dari pihak keluarga korban.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan akan segera turun ke Kabupaten Pidie guna melakukan pemantauan lapangan.

Langkah ini diambil untuk mengumpulkan fakta secara utuh serta mendalami kronologi peristiwa bentrokan secara independen.

Organisasi nonpemerintah KontraS Aceh turut memberikan sorotan tajam dan mendesak adanya investigasi yang transparan atas insiden penertiban tersebut.

KontraS mengingatkan agar penanganan persoalan simbol daerah tetap mengedepankan dialog serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.