Pemerintah memastikan bahwa proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan respons yang positif dari mitra China.

Langkah strategis tersebut menjadi sebuah sinyal penting bahwa tahapan penyelesaian pembiayaan kini memasuki koridor yang lebih pasti.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan komunikasi mengenai skema penyelesaian utang telah terjalin dengan baik bersama pihak mitra.

Menurutnya, tanggapan yang diberikan berjalan lancar sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat terus dilanjutkan tanpa kendala berarti.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelar serangkaian rapat lintas kementerian bersama Danantara untuk membahas tuntas penyelesaian pembiayaan proyek Whoosh tersebut.

Salah satu poin krusial yang berhasil disepakati adalah pengalihan pengelolaan restrukturisasi keuangan kepada pihak Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku telah memperoleh penjelasan menyeluruh dari jajaran Danantara.

Ia menyebutkan bahwa skema restrukturisasi pembiayaan PT Kereta Cepat Indonesia China tersebut akan ditangani secara langsung oleh Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa mekanisme teknis penyelesaian utang nantinya akan diatur sepenuhnya oleh kementerian terkait.

Meski demikian, ia belum merinci lebih jauh mengenai apakah proses tersebut pada akhirnya akan melibatkan alokasi anggaran dari APBN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa seluruh saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia di KCIC akan dialihkan.

Proses pengambilalihan porsi kepemilikan tersebut ditargetkan akan dapat selesai sepenuhnya pada pertengahan bulan September 2026.

Melalui skema baru ini, kepemilikan Indonesia di dalam perusahaan patungan tersebut tidak lagi berada di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia.

Komposisi kepemilikan saham di dalam tubuh KCIC dipastikan tetap tidak mengalami perubahan, yakni 60 persen milik Indonesia dan 40 persen milik konsorsium China.

Perbedaan utamanya terletak pada porsi saham Indonesia yang nantinya akan dikelola secara langsung oleh Kementerian Keuangan.

Langkah pengelolaan terpusat ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta penyelesaian yang lebih komprehensif terhadap proyek strategis nasional tersebut.