Penggunaan kamera dasbor atau dashcam kini semakin marak dipasang pada mobil-mobil keluaran terbaru.

Sejumlah pabrikan bahkan telah menyematkan perangkat perekam ini sebagai fitur standar untuk mengantisipasi kejadian tak terduga.

Fungsi utama dashcam adalah sebagai alat dokumentasi ketika terjadi kecelakaan atau perselisihan di jalan raya.

Selain itu, rekaman video juga dapat diandalkan dalam mengungkap aksi kriminal seperti tabrak lari maupun pencurian kendaraan.

Aturan Hukum dan Privasi

Pemilik kendaraan perlu memahami bahwa rekaman dashcam tidak boleh disebarluaskan secara bebas ke media sosial.

Perwakilan NTMC Polri Brigadir Putu Fungky menjelaskan bahwa Indonesia memiliki ketentuan perlindungan data pribadi.

Aturan tersebut tertuang secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Menyebarluaskan rekaman video tanpa izin dari pihak terkait dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Ia mengimbau setiap pengguna dashcam agar senantiasa bijak memanfaatkan hasil rekaman demi menghindari kerugian.

Keabsahan Alat Bukti

Hasil rekaman dashcam dinilai amat berguna sebagai alat bukti penunjang dalam menangani berbagai kasus hukum.

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, informasi elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah.

Namun keabsahan rekaman tersebut tetap bergantung pada tingkat integritas data yang terekam.

Bukti video juga harus dibuat secara sah tanpa melanggar privasi dari pihak-pihak lain.

Pihak kepolisian tidak menerapkan aturan khusus terkait perangkat asalkan tidak mengganggu konsentrasi berkendara.

Standar keselamatan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Pengguna wajib memastikan posisi dashcam tidak menghalangi pandangan pengemudi ke jalan.

Perangkat juga tidak boleh mengganggu pengoperasian mobil atau menimbulkan potensi bahaya bagi para penumpang.

Posisi ideal pemasangan dashcam umumnya berada di dekat kaca spon tengah dengan menghadap ke arah depan.