Pemerintah Amerika Serikat mengembalikan sekitar US$100 miliar atau setara Rp1.790 triliun dari tarif Liberation Day.

Kebijakan pungutan tersebut sebelumnya diterapkan oleh Presiden Donald Trump terhadap berbagai negara mitra dagang.

Sebuah dokumen Pengadilan Perdagangan Internasional AS menyatakan bahwa pengembalian dana serta bunganya telah resmi diselesaikan.

Dana tersebut kini telah dikirimkan secara langsung kepada Kementerian Keuangan AS untuk segera dicairkan kepada pihak terkait.

Jumlah pengembalian ini mencakup 60 persen dari total keseluruhan tarif senilai US$165 miliar atau sekitar Rp2.953 triliun.

Tarif kontroversial itu sebelumnya ditarik oleh Donald Trump pada bulan April 2025 dengan dalih untuk memulihkan defisit negara.

Mahkamah Agung kemudian membatalkan sebagian besar kebijakan tarif tersebut pada bulan Februari lalu.

Keputusan MA mewajibkan pihak pemerintah untuk mengembalikan uang kepada berbagai perusahaan yang sebelumnya telah membayarnya.

Mahkamah Agung menilai Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tidak memberikan wewenang bagi presiden.

Wewenang yang dimaksud adalah hak untuk secara sepihak mengenakan tarif pada barang impor dari mitra dagang.

Menanggapi putusan pengadilan tersebut, Donald Trump langsung mengumumkan penerapan tarif baru sebesar 10 persen.

Tarif baru ini diterbitkan berdasarkan kewenangan hukum berbeda yang belum pernah digunakan oleh presiden sebelumnya.

Pada bulan lalu, Trump kembali menarik tarif global lain berdasarkan ketentuan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan.

Aturan perdagangan tahun 1974 tersebut dimaksudkan untuk memerangi praktik ekonomi yang dianggap tidak adil.

Kebijakan tarif terbaru dari pemerintah AS ini kini sedang digugat di pengadilan oleh koalisi 25 negara bagian.

Publik masih menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai proses hukum dan pencairan dana pengembalian ini.