Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi tidak boleh disamakan untuk semua kelompok.

Intervensi dari pemerintah harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan warga di lapangan agar hasilnya benar-benar efektif.

Langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat penerima bantuan sosial bisa mandiri di masa depan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan pandangan itu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk Sustainable Community Growth di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Kamis, 06 Agu 2026.

Kelompok warga yang dinilai belum siap berwirausaha disarankan untuk mengikuti pendampingan sosial terlebih dahulu guna melatih mental serta rasa percaya diri.

Setelah proses graduasi tersebut selesai, barulah mereka dinilai siap untuk diarahkan masuk ke program pemberdayaan ekonomi.

Selain penyesuaian kelompok, pemerintah juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga agar penanganan tidak berjalan secara terpisah.

Kementerian koordinator bertugas mengorkestrasi berbagai program yang sering kali dikeroyok oleh banyak instansi dengan sasaran serupa.

Pemerintah saat ini juga tengah menjalankan uji coba program perintis berdaya di sejumlah wilayah sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Hasil dari proyek percontohan tersebut nantinya akan dipakai untuk menyusun rekomendasi aturan baru maupun revisi regulasi.