Seorang kepala satuan pendidikan bernama Jangkung Sido Sentosa mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Ia mempersoalkan ketentuan dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Permohonan tersebut teregistrasi dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara Nomor 288/PUU-XXIV/2026 yang diselenggarakan pada Rabu (5/8/2026).

Dalam persidangan yang dilaksanakan secara daring, pemohon menilai ketentuan pasal tersebut membuka ruang bagi operator untuk mewajibkan anak usia 3 hingga 5 tahun membayar tiket penuh.

Kebijakan komersial tersebut dianggap bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh serta berkembang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut pandangan pemohon, aturan perkeretaapian saat ini tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk fasilitas khusus maupun definisi usia anak di bawah lima tahun.

Kondisi ini disebut telah dimanfaatkan oleh pihak operator transportasi guna menetapkan kebijakan internal yang membatasi hak anak.

Jangkung mengungkapkan bahwa anaknya yang kini berusia 2 tahun 9 bulan berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat pembatasan usia gratis hingga 3 tahun.

Aturan tersebut dinilai memaksa orang tua untuk membeli tiket secara penuh demi mendapatkan tempat duduk serta jaminan keselamatan bagi anak.

Ia berpendapat bahwa hak atas perlakuan khusus bagi kelompok rentan menjadi kehilangan makna ketika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi operator.

Melalui petitum permohonannya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai secara tepat.

Pemohon meminta agar frasa fasilitas khusus bagi anak di bawah lima tahun mencakup karcis gratis.

Selain itu, frasa anak di bawah lima tahun juga diminta untuk ditafsirkan secara tegas sebagai anak yang berusia 0 hingga 5 tahun penuh.