Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan penting yang mengubah dinamika industri telekomunikasi nasional secara mendalam.

Lembaga peradilan tersebut menetapkan bahwa kuota internet yang dibeli masyarakat merupakan hak milik sah.

Properti pribadi tersebut mempunyai nilai ekonomi nyata serta perlindungan hukum yang mengikat bagi setiap konsumen.

Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, menjelaskan narasi perlindungan hak konsumen.

Konstruksi hukum putusan ini menitikberatkan pada keharusan melindungi hak kepemilikan data pengguna seluler.

Penyedia layanan telekomunikasi harus menawarkan pilihan terinformasi dengan jelas agar konsumen tidak kebingungan.

Skema rollover didorong agar sisa kuota yang belum terpakai dapat diakumulasikan ke periode berikutnya.

Operator kini dilarang menyita sisa kuota tanpa memberikan opsi penyelamatan hak milik bagi pengguna.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berstatus konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 ayat 1 UU Telekomunikasi.

Pasal tersebut tetap berlaku sepanjang operator wajib menyediakan paket pelindung hak konsumen secara adil.

Bila penyedia layanan gagal bertindak transparan, aturan itu otomatis kehilangan kekuatan hukum mengikat.

Kementerian Komunikasi dan Digital memegang peran sentral setelah pembubaran badan regulator sebelumnya.

Instansi pemerintah tersebut harus segera merevisi peraturan menteri agar selaras dengan perintah pengadilan.

Regulasi baru nantinya mengatur operasional skema layanan, paket, hingga tarif tanpa merugikan masyarakat.