Pajak E-Commerce Ditunda Pemerintah Demi Jaga Daya Beli Konsumen
Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pajak e-commerce yang semula dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.
Kebijakan tersebut dihentikan sementara karena kondisi daya beli masyarakat dinilai belum sepenuhnya pulih sepenuhnya.
Meskipun ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencatat pertumbuhan 5,29 persen, pemerintah ingin menjaga momentum pemulihan konsumsi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penundaan ini dilakukan hingga ada indikasi perbaikan ekonomi yang nyata.
Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai indikator lain seperti tingkat kepercayaan konsumen dan data penjualan ritel.
Survei Bank Indonesia menunjukkan indeks kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan dari 112,2 menjadi 109,2.
Penjualan ritel pada Juni 2026 juga tercatat melemah 0,8 persen menyusul penurunan 1,5 persen pada bulan sebelumnya.
Aturan yang ditunda ini sebelumnya mengatur marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang.
Pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap memperoleh pengecualian dari pemungutan pajak tersebut.
Kementerian Keuangan akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum resmi untuk penundaan ini.
Pemerintah turut menyiapkan mekanisme pengembalian dana bagi pedagang yang sudah terlanjur dipotong pajak sejak awal Agustus.
Penundaan kebijakan ini hanya berlaku untuk transaksi e-commerce domestik di dalam negeri.
Sementara itu, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri tetap berjalan melalui sistem yang telah ditentukan.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






