Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pajak e-commerce yang semula dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026.

Kebijakan tersebut dihentikan sementara karena kondisi daya beli masyarakat dinilai belum sepenuhnya pulih sepenuhnya.

Meskipun ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencatat pertumbuhan 5,29 persen, pemerintah ingin menjaga momentum pemulihan konsumsi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penundaan ini dilakukan hingga ada indikasi perbaikan ekonomi yang nyata.

Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai indikator lain seperti tingkat kepercayaan konsumen dan data penjualan ritel.

Survei Bank Indonesia menunjukkan indeks kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan dari 112,2 menjadi 109,2.

Penjualan ritel pada Juni 2026 juga tercatat melemah 0,8 persen menyusul penurunan 1,5 persen pada bulan sebelumnya.

Aturan yang ditunda ini sebelumnya mengatur marketplace untuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang.

Pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap memperoleh pengecualian dari pemungutan pajak tersebut.

Kementerian Keuangan akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum resmi untuk penundaan ini.

Pemerintah turut menyiapkan mekanisme pengembalian dana bagi pedagang yang sudah terlanjur dipotong pajak sejak awal Agustus.

Penundaan kebijakan ini hanya berlaku untuk transaksi e-commerce domestik di dalam negeri.

Sementara itu, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri tetap berjalan melalui sistem yang telah ditentukan.