Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi pedagang online di lokapasar.

Keputusan penundaan tersebut diambil lantaran kondisi perekonomian serta daya beli masyarakat dinilai masih belum cukup kuat untuk menghadapi kebijakan baru.

Purbaya menyampaikan kebijakan itu dalam agenda media briefing yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan pada hari Rabu.

Pemerintah berencana memberlakukan aturan pajak tersebut hanya setelah berbagai indikator ekonomi menunjukkan adanya perbaikan yang nyata.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 dipandang belum memadai untuk dijadikan dasar penerapan pemungutan pajak.

Kementerian Keuangan akan terus memantau sejumlah indikator penting seperti tingkat kepercayaan konsumen serta performa penjualan ritel.

Sebelumnya, regulasi tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak pemungut pajak.

Direktorat Jenderal Pajak sempat menegaskan bahwa kebijakan itu bertujuan untuk memberikan keadilan serta menciptakan kesetaraan bagi pelaku usaha.

Pelaku usaha dengan kategori orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap akan memperoleh fasilitas pembebasan pajak.

Ketentuan Tarif dan Peraturan Pajak Marketplace

Pemerintah sebelumnya menjadwalkan penerapan pemungutan PPh Pasal 22 melalui lokapasar mulai Agustus 2026 usai memberikan masa penyesuaian satu bulan kepada platform yang ditunjuk.

Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak bagi pedagang dalam negeri dalam sistem perdagangan elektronik.

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menekankan bahwa aturan tersebut bukan jenis pajak baru, melainkan penyederhanaan mekanisme pemungutan untuk menciptakan kesetaraan atau level playing field antara pedagang daring dan luring.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pelaku usaha orang pribadi beromzet hingga Rp500 juta setiap tahunnya tetap memperoleh fasilitas pembebasan pajak.

Sementara itu, besaran tarif PPh Pasal 22 yang akan dipotong oleh marketplace ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto dan bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak atau pelunasan pajak final.