Pemerintah pusat bersiap mengalirkan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun yang ditujukan secara khusus kepada 490 pemerintah daerah.

Kebijakan penyaluran anggaran tambahan ini bertujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan keuangan.

Selain itu, langkah tersebut diambil guna memastikan kewajiban pembayaran gaji aparatur sipil negara tetap terlaksana dengan baik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa kucuran dana ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Bantuan tersebut diberikan kepada wilayah-wilayah yang menghadapi tekanan fiskal agar tidak mengalami kesulitan finansial.

Presiden telah memberi petunjuk agar pusat memberikan sokongan dana kepada pemerintahan di tingkat daerah.

Purbaya menjelaskan bahwa besaran tambahan anggaran yang didistribusikan akan disesuaikan langsung dengan kondisi keuangan masing-masing.

Pemberian dana ini diharapkan mampu menutup kekurangan anggaran daerah sehingga berbagai program pelayanan tetap berjalan.

Pemerintah menargetkan seluruh proses pencairan dana bantuan ini bisa diselesaikan selambat-lambatnya pada pekan depan.

Proporsi pembagian ditetapkan berdasarkan selisih antara kemampuan APBD dan kebutuhan riil pembayaran gaji pegawai.

Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti menyatakan perhitungan gap anggaran telah dilakukan secara saksama.

Dengan adanya dukungan pusat ini, pemerintah optimistis tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja bagi pegawai pemerintah.