Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memberikan tanggapan resmi terkait fenomena pemasangan pagar tinggi di berbagai pusat perbelanjaan.

Kebijakan pengamanan tambahan tersebut sempat memicu perhatian publik di tengah berbagai spekulasi dan kabar yang beredar di masyarakat.

Pemerintah memastikan bahwa tindakan pembangunan pagar pengaman tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan rencana aksi demonstrasi.

Menurut penjelasan resmi pemerintah, langkah pengamanan itu murni dilakukan demi kepentingan internal masing-masing manajemen pusat perbelanjaan.

Pemerintah daerah setempat dikabarkan telah mengambil langkah penertiban karena sejumlah lokasi dinilai tidak memenuhi ketentuan perizinan.

Fenomena pendirian pagar pengaman dalam skala besar ini sebelumnya terpantau terjadi di wilayah Jakarta serta beberapa kawasan di Surabaya.

Sejumlah pusat perbelanjaan di bawah pengelolaan pengembang besar di Jawa Timur dilaporkan turut memasang struktur pembatas yang serupa.

Gubernur DKI Jakarta sebelumnya menduga langkah tersebut diambil manajemen mal akibat adanya rasa khawatir terhadap kondisi keamanan.

Pemerintah daerah secara tegas meminta para pengelola pusat perbelanjaan untuk segera membongkar kembali struktur pembatas yang telah didirikan.

Di sisi lain, otoritas keamanan tetap mengingatkan bahwa kegiatan menyampaikan pendapat di ruang publik pada dasarnya diizinkan oleh aturan.

Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa pihaknya bakal meminta pengelola pusat perbelanjaan untuk melepas kembali pagar-pagar tinggi tersebut pada saatnya nanti.

Sementara itu, pemerintah pusat menegaskan bahwa aksi unjuk rasa di muka umum tetap diperbolehkan, asalkan tidak berujung pada tindakan anarkis yang merusak ketertiban umum.