Pemerintah Jepang menyetujui rencana pemangkasan pajak konsumsi bahan pangan dari 8 persen menjadi 1 persen. Kebijakan ini diusulkan Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Persetujuan kabinet itu menyusul kesepakatan bulat dari dewan umum Partai Demokrat Liberal (LDP). Langkah ini membuka jalan bagi pemberlakuan pemotongan pada April 2027.

Dalam usulan tersebut, pajak konsumsi dipangkas menjadi 1 persen selama dua tahun. Pemerintah juga akan memberikan tunjangan yang setara dengan sisa 1 persen pajak.

Kebijakan ini secara efektif menghilangkan beban pajak atas pembelian bahan pangan. Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan langkah ini membantu mereka yang kesulitan.

"Saat ini, banyak orang merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar Kihara dikutip Japan Times. "Kami meyakini langkah ini memungkinkan mereka merasakan manfaat nyata."

Dampak pada Pendapatan Negara

Pemotongan pajak ini diperkirakan menyebabkan kekurangan pendapatan negara sekitar 5 triliun yen (sekitar Rp567 triliun). Hal ini meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk menjelaskan sumber dana pengganti.

Dana tersebut biasanya digunakan untuk membiayai program kesejahteraan sosial bagi pemerintah daerah. Kekhawatiran utama adalah bagaimana menutupi hilangnya pendapatan selama dua tahun.

Menerbitkan obligasi pemerintah pusat menjadi salah satu solusi. Namun, langkah itu akan meningkatkan utang nasional dan mengguncang pasar obligasi internasional.

Takaichi telah mengisyaratkan akan mengamankan dana tanpa bergantung pada obligasi pembiayaan defisit. Pemerintah berencana memanfaatkan pendapatan non-pajak seperti hasil dana negara dan cadangan devisa.

Jepang juga akan melakukan reformasi belanja. Usulan ini muncul di tengah beban fiskal yang membengkak dan kemungkinan peningkatan belanja pertahanan.

Jika disahkan, ini menjadi penurunan pajak penjualan pertama sejak diperkenalkan pada 1989. Kebijakan ini menjadi langkah bersejarah bagi Jepang.