Langkah percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga terus digenjot oleh pemerintah secara nasional.

Upaya tersebut dilakukan guna menekan tingkat ketergantungan terhadap pasokan liquefied petroleum gas impor yang masih mencapai 72 persen.

Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Qodari menyampaikan strategi ini bertujuan memperkuat kemandirian energi.

Pernyataan itu disampaikan dalam pembaruan informasi PHTC di Kantor Bakom pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026.

Potensi gas bumi domestik dinilai jauh lebih besar dibandingkan ketersediaan bahan bakar LPG konvensional.

Sebagian besar cadangan gas di dalam bumi Indonesia terdiri dari gas metana dan etana yang potensial.

Produksi dalam negeri untuk komoditas LPG sendiri saat ini baru berada di angka sekitar 1,4 juta ton.

Kondisi tersebut membuat sisa kebutuhan nasional masih harus mengandalkan pasokan dari luar negeri.

Cadangan gas bumi nasional tercatat mendominasi sekitar 70 hingga 75 persen dari total ketersediaan energi.

Kendati demikian, tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah masih berada pada aspek distribusi.

Sistem jaringan gas mengalirkan gas bumi langsung ke rumah pelanggan melalui pipa secara terus-menerus.

Masyarakat tidak perlu lagi repot membeli atau mengganti tabung gas bertekanan tinggi setiap habis.

Pengembangan infrastruktur ini sekaligus diharapkan mampu menekan beban subsidi energi dari anggaran negara.

Skema pembayaran tarif dihitung berdasarkan volume pemakaian pada meteran khusus secara transparan.

Pemerintah menilai penggunaan gas pipa jauh lebih praktis dan berkelanjutan untuk kebutuhan jangka panjang.

Proses pembakaran gas bumi juga menghasilkan emisi yang lebih bersih serta ramah lingkungan.

Proyek pembangunan ini turut menggerakkan pasar bagi industri produsen komponen dalam negeri secara menyeluruh.