PT Gunbuster Nickel Industry menghadapi ancaman krisis keuangan serius setelah sempat diresmikan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Perusahaan smelter nikel tersebut berencana melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.900 orang dari total 6.325 karyawan.

Rencana efisiensi massal itu tertuang secara resmi dalam surat manajemen tertanggal 1 Agustus 2026.

Manajemen perusahaan saat ini sedang menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan tegas mengenai kemelut yang melanda perusahaan tersebut.

Bahlil menegaskan bahwa persoalan operasional maupun finansial yang dialami perusahaan merupakan urusan internal korporasi.

Menurut Bahlil, keputusan untuk menambah atau mengurangi jumlah karyawan sepenuhnya berada di tangan pengelola.

Ia menambahkan bahwa kementerian hanya berperan memberikan izin usaha industri serta dukungan regulasi bagi para pelaku usaha.

Krisis keuangan di perusahaan tersebut bermula dari masalah utang yang melilit induk usahanya di China.

Induk usaha tersebut menghadapi proses restrukturisasi serta kepailitan di Pengadilan Xiangshui, Provinsi Jiangsu.

Sebelum memutuskan melakukan PHK, manajemen telah menghentikan perekrutan baru dan mengurangi jam lembur karyawan.

Fasilitas pengolahan nikel di Kabupaten Morowali Utara itu diresmikan pada tanggal 27 Desember 2021.

Proyek raksasa tersebut dibangun di atas lahan seluas 1.907 hektare dengan nilai investasi mencapai Rp42,9 triliun.

Perusahaan dirancang mengoperasikan 24 lini smelter menggunakan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace untuk mengolah bijih nikel.