Nama Bahlil Lahadalia kembali ramai diperbincangkan setelah ia mengumumkan perombakan besar dalam cara Indonesia mengimpor BBM dan LPG.

Selama ini, pengadaan energi dari luar negeri berjalan dengan pola transaksi langsung antarbadan usaha atau business-to-business (B2B). Menurut Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM itu, pola tersebut membuka ruang bagi perusahaan perantara dan perusahaan cangkang untuk ikut bermain di rantai impor.

Bahlil menyebut jumlahnya tidak sedikit: lebih dari 30 perusahaan cangkang disebut terlibat dalam pengadaan impor energi selama ini. Pernyataan itu ia sampaikan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada akhir Oktober 2026.

Perpres 107 Tahun 2026 mengubah polanya

Jawaban pemerintah atas persoalan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi dasar penerapan pola baru, yakni kerja sama pemerintah dengan pemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B).

Pelaksananya bukan lagi Pertamina melalui mekanisme antarbadan usaha, melainkan Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. Dengan skema satu pintu ini, negara mengambil posisi utama dalam proses pengadaan dari negara produsen.

Apa yang berubah dan apa yang belum

Dalam penjelasan Bahlil, pemerintah kini akan berhubungan langsung dengan negara yang mempunyai sumber pasokan BBM maupun LPG. Ia menggambarkan, tidak akan ada lagi perusahaan cangkang yang berjumlah lebih dari 30 itu di tengah rantai pengadaan.

Namun, publik perlu membedakan antara aturan yang sudah terbit dan pelaksanaan di lapangan. Bahlil sendiri mengakui skema Lemigas masih dalam masa transisi, dengan konsolidasi internal bersama Pertamina yang masih berjalan, dan impor melalui Lemigas belum terealisasi pada bulan berjalan saat pernyataan itu disampaikan.

Efisiensi dan transparansi menjadi tujuan yang dinyatakan pemerintah. Apakah perubahan ini pada akhirnya membuat harga BBM lebih murah bagi masyarakat, hal itu belum dapat dipastikan dari pernyataan yang ada — itu masih menjadi pertanyaan yang jawabannya menunggu pelaksanaan penuh skema baru tersebut.