Pihak KPK menegaskan bahwa mereka tetap menghormati seluruh rangkaian proses peradilan yang sedang berjalan.

Mekanisme upaya hukum dipandang sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Proses ini diperlukan guna menjamin tercapainya kepastian hukum serta kemanfaatan dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 tahun kepada Abdul Wahid.

Terdakwa juga dikenakan kewajiban membayar denda senilai Rp 200 juta dengan ketentuan subsider 80 hari kurungan.

Vonis tersebut juga mencakup kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,45 miliar.

Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Majelis hakim turut menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dari total hukuman.

Selain itu, status Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan sambil melunasi biaya sidang Rp 10 ribu.

Abdul Wahid sendiri sudah lebih dulu menyatakan sikap banding atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Dengan adanya banding dari kedua belah pihak, vonis tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Abdul Wahid sempat menyatakan kekecewaannya karena merasa tidak ada pertimbangan yang meringankan dari majelis hakim.

Ia menegaskan akan terus mencari keadilan karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Sebaliknya, tuntutan awal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK adalah hukuman penjara selama 8,5 tahun.