Langkah hukum lanjutan resmi diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ini.

Lembaga antirasuah tersebut menyatakan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sidang tingkat pertama tersebut digelar di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Objek dari upaya hukum ini menyasar vonis hukuman yang dijatuhkan kepada Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Selain kepala daerah tersebut, banding juga diajukan terhadap dua terdakwa lain yang terlibat dalam perkara serupa.

Kedua pihak lainnya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Muh Arif Setiawan serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.

Pernyataan resmi mengenai upaya banding ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Pengajuan berkas banding tersebut telah disampaikan secara resmi kepada pengadilan pada hari Selasa, 4 Agustus 2026.

Budi menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum.

Keputusan ini diambil setelah tim penuntut umum melakukan kajian secara komprehensif terhadap pertimbangan hukum hakim.

Analisis mendalam juga dilakukan pada amar putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim di persidangan.

Langkah hukum ini mencerminkan komitmen kuat KPK dalam memastikan penerapan hukum yang tepat sasaran.

Selain itu, upaya tersebut bertujuan mewujudkan rasa keadilan yang merata dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Tahapan berikutnya, tim JPU KPK akan segera menyusun dan menyampaikan dokumen memori banding ke pengadilan.

Dokumen tersebut memuat berbagai argumentasi yuridis komprehensif sebagai dasar permohonan pemeriksaan tingkat banding.

Memori banding diharapkan dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Riau sesuai fakta persidangan.