Lembaga keuangan internasional Bank Dunia mengungkapkan bahwa Indonesia masih menyimpan potensi penerimaan pajak yang sangat besar.

Potensi pajak yang belum tergarap tersebut diperkirakan mencapai sekitar 6 persen dari produk domestik bruto atau PDB.

Temuan penting ini tertuang secara resmi dalam laporan bertajuk Indonesia: Unlocking Businesses' Tax Potential for Growth.

Laporan tersebut diterbitkan secara khusus oleh pihak Bank Dunia pada bulan Juli 2026 yang lalu.

Sumber Utama Potensi Pajak yang Belum Optimal

Besarnya potensi penerimaan yang belum tergali ini sebagian besar berasal dari Pajak Penghasilan Badan serta Pajak Pertambahan Nilai.

Kedua jenis instrumen pajak tersebut dinilai belum dipungut secara maksimal oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Bank Dunia mencatat bahwa pemerintah baru berhasil memungut sekitar 52 persen dari total potensi PPh Badan.

Sementara itu, realisasi untuk pemungutan PPN pada periode tahun 2023 baru mencapai angka sekitar 53 persen saja.

Sisa potensi yang belum tergali tersebut diakibatkan oleh berbagai pengecualian pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah masih banyaknya perlakuan insentif tertentu serta ambang batas perpajakan.

Kompleksitas administrasi serta lemahnya penegakan aturan juga menjadi hambatan yang perlu segera diatasi oleh pemerintah.

Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha agar masuk ke dalam sektor formal.

Peningkatan penerimaan pajak dipandang sebagai prasyarat penting untuk memperluas ruang fiskal negara.

Langkah tersebut diperlukan guna mengejar target ambisius Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.