Sebagian potensi penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan investasi pemerintah.

Bidang pembangunan yang dapat dibiayai meliputi sekolah, rumah sakit, sarana transportasi, hingga infrastruktur penting.

Rasio penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2024 tercatat hanya berada di level 10,1 persen terhadap PDB.

Angka tersebut dinilai masih lebih rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan regional.

Negara pembanding tersebut mencakup Kamboja, Filipina, Vietnam, serta Malaysia yang memiliki efisiensi pemungutan lebih baik.

Kemampuan penerimaan pajak dalam mengikuti pertumbuhan ekonomi atau tax buoyancy juga dinilai masih rendah.

Bank Dunia mengusulkan agar reformasi kebijakan perpajakan dapat dilakukan secara bertahap oleh pemerintah.

Dalam jangka pendek, pemerintah didorong memperluas layanan digital serta meningkatkan penggunaan e-invoicing.

Pemerintah juga disarankan untuk menyederhanakan pelaporan PPN dan pemilihan wajib pajak berbasis risiko.

Rangkaian langkah awal tersebut diperkirakan mampu menambah penerimaan negara sekitar 0,5 persen PDB.

Lembaga tersebut turut merekomendasikan pengurangan berbagai perlakuan khusus pada PPh Badan.

Pengurangan insentif tersebut meliputi tarif preferensial konstruksi, insentif perusahaan terbuka, dan tax holiday.

Reformasi PPh Badan ini diproyeksikan dapat menghasilkan tambahan penerimaan sekitar 1 persen PDB.

Sementara pada sektor PPN, pengurangan fasilitas pembebasan pajak disarankan pada sejumlah bidang usaha.

Sektor tersebut mencakup industri ekstraktif, impor mesin, layanan kesehatan swasta, dan pendidikan swasta.

Penurunan ambang batas pengusaha kena pajak juga menjadi bagian dari rekomendasi jangka menengah.

Seluruh rangkaian rekomendasi reformasi ini diperkirakan dapat menghasilkan tambahan penerimaan sekitar 2,5 persen PDB.

Tambahan tersebut dinilai cukup untuk membiayai program prioritas tanpa melanggar aturan fiskal.