Dugaan mengenai keaslian dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memicu perhatian publik luas.

Sorotan tersebut mengemuka usai Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa menyampaikan pandangan terbarunya.

Ia mengeklaim bahwa timnya memiliki bekal riset tersendiri untuk menilai keaslian dokumen tersebut tanpa bantuan laboratorium forensik.

Menurut keterangannya, proses pengkajian dan analisis dokumen yang dilakukan telah berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang.

Durasi pengamatan yang mencapai sekitar 450 hari itu dijadikan modal utama untuk menguji keabsahan dokumen lewat pengamatan kasat mata.

Ia menyebutkan bahwa pembuktian tersebut bisa dilakukan secara visual tanpa harus mengandalkan pemeriksaan laboratorium forensik.

Dalam penjelasannya, tim yang mendampinginya turut meneliti sebuah buku alumni yang dinilai sebagai dokumen autentik dan asli.

Buku tersebut sebelumnya juga pernah dipakai sebagai rujukan oleh berbagai pihak yang memiliki pandangan berbeda terhadap polemik ijazah.

Meskipun nama Joko Widodo tercatat di halaman 280 buku itu, fokus analisis timnya tidak berhenti pada pencantuman nama semata.

Mereka justru mengamati sejumlah karakteristik visual seperti bentuk rahang, kacamata, kumis, serta jarak mata dalam dokumen tersebut.

Kendati demikian, seluruh rangkaian kajian dan analisis yang telah dilakukan tersebut masih berada pada tahap hipotesis belaka.

Hingga kini, temuan itu belum dapat diposisikan sebagai sebuah kesimpulan final yang sah secara hukum.

Polemik seputar dokumen ini sendiri masih terus bergulir melalui berbagai rangkaian proses hukum yang berjalan di tanah air.

Pihak Universitas Gadjah Mada telah berulang kali menegaskan bahwa ijazah mantan presiden tersebut merupakan dokumen yang asli.

Di sisi lain, belum ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut terbukti palsu.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Dokter Tifa telah resmi mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan catatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, permohonan itu tercatat dengan nomor perkara 132/Pid. Pra/2026/PN JKT.

SEL.

Gugatan yang diajukan pada Senin, 3 Agustus 2026 tersebut diklasifikasikan ke dalam perkara sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

Pihak termohon dalam perkara hukum ini adalah Kejaksaan Agung melalui Kejati DKI Jakarta serta Kejari Jakarta Selatan.