Lembaga antirasuah memperpanjang masa penahanan Bupati Muara Enim Edison dalam proses penyidikan kasus dugaan suap proyek.

Penambahan masa tahanan tersebut juga diberlakukan kepada sejumlah tersangka lain yang turut terseret dalam perkara korupsi ini.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan hal itu di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada malam hari.

Perpanjangan pertama dari penetapan pengadilan tersebut diberikan selama tiga puluh hari untuk pihak penerima dan tersangka lainnya.

Selain sang bupati, terdapat empat orang tersangka lain yang turut diproses hukum secara bersamaan oleh penyidik lembaga antirasuah.

Empat tersangka itu mencakup Sekretaris Dinas Dikbud, pihak swasta yang merupakan keponakan bupati, serta marketing dan direktur perusahaan.

Kasus korupsi ini berawal dari operasi tangkap tangan yang berkaitan erat dengan pengondisian laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah.

Pemeriksaan tersebut melibatkan pihak auditor negara serta sejumlah perantara swasta yang bertindak sebagai pengatur proyek pengadaan.

Salah satu tersangka dari unsur pemeriksa keuangan juga diketahui mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Permohonan pengujian prosedur penetapan tersangka tersebut telah didaftarkan secara resmi melalui sistem informasi penelusuran perkara.

Gugatan hukum tersebut didaftarkan pada akhir bulan lalu dan telah tercatat dalam sistem administrasi pengadilan negeri setempat.

Sidang perdana untuk menguji keabsahan penetapan tersangka itu dijadwalkan akan mulai bergulir pada pertengahan Agustus mendatang.