Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memberikan laporan penting kepada Presiden Prabowo Subianto.

Laporan tersebut membahas perkembangan program hilirisasi dari perusahaan pertambangan nasional.

Perusahaan-perusahaan ini merupakan pemegang perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Salah satu kewajiban mutlak bagi pemegang izin tersebut adalah melaksanakan program hilirisasi komoditas tambang.

Bahlil menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa.

Menanggapi laporan itu, Presiden Prabowo meminta seluruh perusahaan terkait untuk menjalankan kewajiban hilirisasi secara tertib.

Pemerintah juga diminta mengambil langkah terukur dan tegas apabila ada pihak yang mengabaikan komitmen tersebut.

Arahan kepala negara menegaskan agar seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Langkah tegas ini merujuk pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Skema PKP2B sendiri merupakan kontrak pertambangan lama sebelum terbitnya rezim perizinan dalam undang-undang terbaru.

Pemanfaatan sumber daya alam diarahkan sepenuhnya untuk mencapai kemakmuran rakyat melalui peningkatan nilai tambah.

Sejumlah pemegang PKP2B sebelumnya telah memperoleh perpanjangan izin dalam bentuk IUPK dengan berbagai kewajiban tambahan.

Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi ini menjadi kunci utama pemanfaatan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.