Wilayah otonom Bougainville telah menetapkan agenda resmi untuk mengakhiri status pemerintahannya dan mendeklarasikan kemerdekaan penuh pada tahun 2030.

Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, menyatakan bahwa transisi penting ini didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville yang sah.

Selain itu, landasan hukum tersebut juga merujuk pada Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini serta hasil referendum masa lalu.

Menurut Toroama, keputusan krusial ini tidak diambil berdasarkan dorongan emosi sesaat ataupun sekadar faktor kenyamanan.

Wilayah yang berada di dekat Papua Nugini ini mencatat sejarah panjang dalam menjaga proses perdamaian selama lebih dari dua dekade.

Masyarakat setempat sebelumnya telah menyuarakan aspirasi mereka secara jelas melalui keikutsertaan dalam referendum.

Berdasarkan rancangan jadwal, Bougainville akan menjalani masa persiapan intensif hingga tanggal 1 September 2027 mendatang.

Fokus utama pada masa persiapan tersebut meliputi pembangunan institusi, tata kelola pemerintahan, serta pemantapan stabilitas ekonomi.

Setelah melewati fase persiapan, wilayah tersebut akan resmi memasuki periode pemerintahan sendiri mulai tanggal 1 September 2027.

Langkah transisi lanjutan akan dilakukan melalui pengambilalihan wewenang berdasarkan Pasal 289 Konstitusi Papua New Guinea.

Puncak dari seluruh rangkaian proses politik ini adalah pengumuman kemerdekaan penuh yang dijadwalkan terlaksana pada tahun 2030.

Komitmen Jangka Panjang Menjaga Stabilitas Kawasan

Dalam pemaparannya, Presiden Ishmael Toroama menegaskan bahwa konsistensi wilayahnya dalam menghormati semangat perjanjian damai telah membuktikan bahwa berbagai perselisihan politik dapat diselesaikan secara damai tanpa tindakan kekerasan.

Melalui pendekatan dialog serta konsultasi yang konsisten, masyarakat setempat senantiasa memilih jalur damai selama dua dekade terakhir guna merajut masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat.