Pemerintah memperpanjang kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara selama satu hari dalam sepekan.

Aturan fleksibilitas kerja tersebut berlaku mulai Agustus hingga akhir September 2026.

Keputusan perpanjangan ini diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan gerakan budaya kerja baru.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyampaikan penjelasan tersebut melalui akun Instagram resmi.

Langkah ini bertujuan membangun budaya kerja yang adaptif, mempercepat digitalisasi birokrasi, serta meningkatkan efisiensi.

Meskipun kebijakan WFH diterapkan, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan secara normal.

Layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi penuh dengan pengaturan dari masing-masing instansi.

Layanan tersebut mencakup bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, perizinan, serta mal pelayanan publik.

Kebijakan pola kerja fleksibel ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.

Selain itu, aturan ini juga berlandaskan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025.

Orientasi kinerja pegawai diukur melalui penilaian kapabilitas kelembagaan serta sasaran kinerja pegawai.

Evaluasi menyeluruh selama dua bulan terakhir menjadi dasar kuat dalam pengambilan keputusan ini.

Reformasi birokrasi terus didorong agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis menghadapi perubahan.

Perpanjangan WFH juga dikaitkan langsung dengan upaya penghematan konsumsi energi nasional.

Pengendalian perjalanan dinas secara selektif serta penggunaan transportasi umum turut didorong.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan instansi pemerintah diminta melaporkan pelaksanaan WFH secara berkala.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat adanya penurunan konsumsi BBM Pertalite selama penerapan sebelumnya.

Skema kerja fleksibel ini pertama kali diumumkan pemerintah pada akhir Maret 2026.

Kementerian dan lembaga diberikan keleluasaan menyesuaikan pengaturan WFH berdasarkan karakteristik tugas.