Status kejaksaan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dicabut untuk sementara waktu oleh Jaksa Agung.

Keputusan penonaktifan sementara tersebut berlaku sejak tanggal 31 Juli 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan langkah itu diambil guna menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.

Proses pemberhentian sementara ini dijalankan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Tim 9 terkait status tersangka.

Pihak Kejaksaan Agung belum mengusulkan pemecatan penuh kepada Presiden karena masih menunggu proses hukum yang berjalan.

Penetapan status tersangka terhadap Febrie Adriansyah berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus dugaan TPPU tersebut mencakup temuan barang bukti berupa emas serta uang tunai di lokasi tertentu.

Ketua Tim 9, Rudi Margono, menjelaskan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan selama Febrie bertugas di lingkungan Kejaksaan.

Anang Supriatna menjelaskan bahwa Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin langsung mengambil tindakan pemberhentian sementara ini setelah menerima laporan resmi dari Tim 9 terkait status hukum Febrie.

Hingga saat ini, lembaga penegak hukum tersebut juga terus mendalami perkara dengan memeriksa sejumlah pihak swasta yang diduga terlibat bersama mantan pejabat struktural tersebut.

Perkembangan penyidikan menunjukkan bahwa Tim 9 yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan, Rudi Margono, menemukan indikasi keterlibatan pihak swasta lain.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan pihak swasta seperti Nurman Herin dan pengacara Don Ritto sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan pencucian uang ini.