Tekan Kasus TPPO, Imigrasi Tunda Ribuan Permohonan Keberangkatan WNI 2026
Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat penundaan terhadap 8.287 keberangkatan warga negara Indonesia yang terindikasi berisiko Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Langkah pencegahan tersebut dilakukan terhitung sejak Januari hingga Juli tahun 2026.
Jumlah penundaan tersebut mengalami penurunan sekitar 12,36 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sebelumnya, jumlah penundaan keberangkatan pada periode yang sama tahun 2025 lalu mencapai 9.456 kasus.
Selain penundaan keberangkatan, pihak Imigrasi juga menolak 9.394 permohonan paspor yang terindikasi berpotensi disalahgunakan.
Pengawasan Ketat Sejak Permohonan Paspor
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan bahwa pencegahan dilakukan secara berlapis mulai dari proses awal.
Proses tersebut mencakup pemeriksaan dokumen secara mendalam, wawancara, hingga profiling pemohon paspor.
Langkah preventif ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara tujuan perjalanan nyata dan dokumen pendukung yang dilampirkan.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk melindungi warga negara dari sindikat eksploitasi di luar negeri.
Imigrasi juga telah membentuk 1.178 Desa Binaan Imigrasi serta menugaskan ratusan petugas pembina desa.
Program desa binaan itu berfungsi meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya perdagangan orang secara nonprosedural.
Sistem Pengawasan Khusus di Perlintasan
Apabila individu yang terindikasi sebagai korban perdagangan orang kembali ke tanah air, sistem imigrasi akan langsung memasukkan data diri mereka ke dalam daftar Subject of Interest.
Dengan sistem tersebut, subjek yang bersangkutan akan mendapat perhatian khusus dari para petugas di tempat pemeriksaan jika hendak bepergian ke luar negeri lagi.
Selain itu, pihak Ditjen Imigrasi kini memusatkan perhatian pada penindakan terhadap agen atau perantara yang memfasilitasi keberangkatan nonprosedural.
Upaya penindakan tersebut dijalankan melalui koordinasi intensif bersama aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait guna melacak pola perekrutan ilegal.
Update Terbaru
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Tanggapan Jensen Huang Terkait Kemungkinan Pimpin Kembali Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Peran Strategis QRIS dan DEFA Perkuat Posisi Indonesia di ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Pendapatan Turun, BEI Minta Klarifikasi Kinerja MSKY
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB
Harga Emas Hari Ini, 18 November 2026: Antam Turun Rp1.000 per Gram, Buyback Ikut Melemah Rp6.000
Rabu / 18-11-2026, 09:01 WIB
Pulih dari Koreksi, Harga Perak Murni Antam Naik Tipis
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Fakta Unik Cara Semut Mengirim Pesan Rahasia Menggunakan Getaran
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Analis jagokan deretan saham ini saat pergerakan IHSG tertekan
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Pelemahan IHSG Warnai Perdagangan Akibat Net Sell Asing
Rabu / 18-11-2026, 09:00 WIB
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB






