Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat penundaan terhadap 8.287 keberangkatan warga negara Indonesia yang terindikasi berisiko Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Langkah pencegahan tersebut dilakukan terhitung sejak Januari hingga Juli tahun 2026.

Jumlah penundaan tersebut mengalami penurunan sekitar 12,36 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sebelumnya, jumlah penundaan keberangkatan pada periode yang sama tahun 2025 lalu mencapai 9.456 kasus.

Selain penundaan keberangkatan, pihak Imigrasi juga menolak 9.394 permohonan paspor yang terindikasi berpotensi disalahgunakan.

Pengawasan Ketat Sejak Permohonan Paspor

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan bahwa pencegahan dilakukan secara berlapis mulai dari proses awal.

Proses tersebut mencakup pemeriksaan dokumen secara mendalam, wawancara, hingga profiling pemohon paspor.

Langkah preventif ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara tujuan perjalanan nyata dan dokumen pendukung yang dilampirkan.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk melindungi warga negara dari sindikat eksploitasi di luar negeri.

Imigrasi juga telah membentuk 1.178 Desa Binaan Imigrasi serta menugaskan ratusan petugas pembina desa.

Program desa binaan itu berfungsi meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya perdagangan orang secara nonprosedural.

Sistem Pengawasan Khusus di Perlintasan

Apabila individu yang terindikasi sebagai korban perdagangan orang kembali ke tanah air, sistem imigrasi akan langsung memasukkan data diri mereka ke dalam daftar Subject of Interest.

Dengan sistem tersebut, subjek yang bersangkutan akan mendapat perhatian khusus dari para petugas di tempat pemeriksaan jika hendak bepergian ke luar negeri lagi.

Selain itu, pihak Ditjen Imigrasi kini memusatkan perhatian pada penindakan terhadap agen atau perantara yang memfasilitasi keberangkatan nonprosedural.

Upaya penindakan tersebut dijalankan melalui koordinasi intensif bersama aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait guna melacak pola perekrutan ilegal.