Tiga perempuan warga Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan ke China.

Kasus ini diungkap oleh Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri setelah para korban direkrut pada periode Agustus hingga Oktober 2026.

Modus Operandi Sindikat Perdagangan Orang

Para korban berinisial HA, MM, dan MA tergiur tawaran menikah dengan warga negara China karena dijanjikan stabilitas ekonomi serta mahar besar.

Mereka dijanjikan mahar sebesar Rp20-25 juta dan uang bulanan sekitar Rp4-5 juta ketika tiba di negara tujuan.

Dalam penyidikan, foto para korban dikirim oleh agen di Indonesia dan Hong Kong ke China untuk dijadikan katalog calon pengantin.

Setiap perempuan dalam katalog tersebut diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta sampai Rp500 juta.

Sebelum diberangkatkan, para korban sempat ditampung di apartemen dan hotel di Jakarta untuk dibantu mengurus dokumen perjalanan.

Pelaku juga membantu pemalsuan identitas dengan mengubah tahun kelahiran korban agar memenuhi syarat administrasi pernikahan.

Imbauan dan Penegakan Hukum Kementerian Luar Negeri

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, menyatakan dukungan terhadap proses penegakan hukum.

Kemlu RI berharap para pelaku yang terbukti terlibat dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Korban juga diharapkan mendapatkan pemenuhan hak, restitusi, serta pendampingan dan pemulihan psikologis untuk mengatasi trauma.

Heni menjelaskan bahwa para korban kerap tergiur karena mengira perkawinan dengan warga negara asing bersifat informal seperti nikah siri.

Padahal, pernikahan tersebut dilangsungkan secara resmi dan dicatatkan secara sipil sehingga perceraian harus mengikuti hukum setempat.

Masyarakat diimbau agar lebih waspada terhadap tawaran perjodohan dengan warga negara asing yang disertai janji keuntungan finansial.