Kaitkan Pemagaran Mal dengan Narasi Krisis Ekonomi

Tidak berhenti pada konten demonstrasi dan program MBG, DM juga diketahui sempat mengunggah video yang mengaitkan fenomena pemagaran sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di Surabaya dan Jakarta dengan narasi krisis ekonomi.
 
Dalam video tersebut, DM seolah-olah menyiratkan bahwa pemasangan pagar besi tinggi di beberapa mal merupakan respons terhadap situasi ekonomi yang memburuk dan ancaman kerusuhan. Padahal, pihak pengusaha dan pengelola mal telah memberikan klarifikasi bahwa pemasangan pagar tersebut merupakan bagian dari prosedur pengamanan standar.
 
Konten semacam ini dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu kepanikan publik, terutama di tengah suasana menjelang peringatan kemerdekaan yang seharusnya berlangsung khidmat dan penuh kegembiraan.

Ancaman Hukum Menanti Pelaku

Atas perbuatannya, DM berpotensi dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pasal tentang ujaran kebencian dan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi di media sosial. AKBP Ardian menegaskan bahwa patroli siber akan terus ditingkatkan, terutama menjelang momen-momen penting nasional, guna mencegah penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan.
 

Imbauan untuk Masyarakat

Menutup keterangannya, pihak Ditres Siber Polda Metro Jaya mengingatkan seluruh pengguna media sosial agar selalu melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi apa pun. Masyarakat diimbau untuk merujuk pada sumber resmi pemerintah dan media kredibel guna mendapatkan informasi yang akurat.
 
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten yang belum terverifikasi kebenarannya. Jika menemukan informasi yang mencurigakan, segera laporkan melalui kanal resmi kepolisian," tegas Ardian.
 
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di era digital, penyebaran hoaks dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja. Namun demikian, penegakan hukum akan terus dilakukan untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat dan kondusif, khususnya menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang.