Putusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus.

Meskipun aturan tersebut sudah diputuskan, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan regulasi teknis dari pemerintah.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia menyatakan industri masih menantikan penerbitan aturan pelaksanaan resmi.

Pemerintah disebut akan memberikan masa transisi kepada para pelaku industri telekomunikasi sebelum aturan itu berlaku penuh.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan siap mengkaji implikasi putusan tersebut untuk menyesuaikan regulasi.

Sejumlah operator seluler diketahui telah memberikan opsi kuota rollover secara mandiri kepada pelanggan sejak Februari lalu.

Hakim Konstitusi menegaskan bahwa formula tarif telekomunikasi harus menjamin perlindungan wajar bagi para pengguna jasa.

Pemerintah berkomitmen mengawal implementasi kebijakan ini untuk melindungi konsumen tanpa mengabaikan investasi jaringan.

Kesiapan Industri dan Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O.

Baasir menjelaskan bahwa perubahan ketentuan undang-undang melalui putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Komdigi agar dapat dijalankan secara menyeluruh oleh seluruh operator seluler di tanah air.

Meski pembahasan resmi dengan pihak kementerian belum dijadwalkan, pihak asosiasi memastikan para penyelenggara telekomunikasi siap mematuhi ketentuan terbaru tersebut setelah aturan pelaksanaannya diterbitkan secara resmi.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Adies Kadir menegaskan bahwa formula tarif serta skema layanan telekomunikasi tidak boleh sekadar berorientasi pada kepentingan komersial operator, melainkan wajib memberikan perlindungan wajar bagi masyarakat pengguna jasa.

Mahkamah Konstitusi juga memandang penting peningkatan keterbukaan serta kemudahan akses informasi bagi pengguna terkait harga, volume kuota, masa berlaku, kebijakan pemakaian wajar, hingga berakhirnya layanan telekomunikasi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah telah memerintahkan tim internal untuk mengkaji implikasi putusan tersebut demi memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak konsumen tetap terjaga dengan baik.