Universitas Gadjah Mada menghadapi dilema besar menyusul putusan hukum yang mengikat institusi tersebut.

Lembaga pendidikan tinggi ini diminta segera membuka salinan ijazah serta dokumen akademik milik Presiden ke-7 Joko Widodo.

Siprianus Edi Hardum selaku kuasa hukum kelompok Bongkar Ijazah Jokowi menegaskan langkah tersebut merupakan kewajiban hukum.

Ia menyebutkan bahwa UGM berisiko menghadapi ancaman hukuman pidana apabila menolak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Potensi jeratan hukum ini mengacu pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Aturan tersebut memuat ketentuan pidana maksimal 1 tahun bagi pihak yang tidak memberikan informasi publik yang dimohonkan.

Sanksi pidana tersebut secara spesifik akan menyasar jajaran pimpinan kampus termasuk rektor Ova Emilia.

Sebelumnya PTUN Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan UGM dalam perkara nomor 126/G/KI/2026/PTUN. JKT.

Pengadilan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen akademik tersebut sebagai informasi terbuka.

Di sisi lain, Yakup Hasibuan selaku kuasa hukum Jokowi memastikan pihak kampus akan hadir memberikan kesaksian.

UGM dijadwalkan memaparkan rekam jejak perkuliahan secara rinci pada agenda sidang dugaan ijazah palsu.

Paparan tersebut mencakup aktivitas akademik di perpustakaan, kartu hasil studi, hingga proses penerbitan ijazah.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan dakwaan baru terhadap Tifauzia Tyassuma dijadwalkan berlangsung di PN Jakarta Timur.