Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyampaikan pandangan mengenai dinamika ketatanegaraan Indonesia di masa depan.

Ia menyebutkan potensi naiknya Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden merupakan konsekuensi konstitusional jika Prabowo Subianto tidak dapat memimpin.

Situasi tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang menyoroti berbagai tantangan bangsa saat ini.

Denny menyinggung sejumlah faktor mulai dari krisis ekonomi hingga berbagai persoalan publik yang terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan aturan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, jabatan presiden atau wakil presiden dapat mengalami kekosongan karena berbagai alasan.

Alasan tersebut mencakup pejabat yang bersangkutan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Menurutnya, proses pengunduran diri merupakan prosedur yang secara administratif jauh lebih sederhana dibandingkan mekanisme pemakzulan.

Ia menilai bahwa mendorong pengunduran diri bisa menjadi alternatif cara dalam menyikapi situasi pemerintahan.

Pernyataan tersebut ditegaskan murni sebagai pandangan pribadi terhadap kondisi bangsa dan bukan atas dasar persoalan personal.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi maupun proses hukum terkait pemberhentian pejabat tinggi negara tersebut.

Dalam pandangannya, Denny menilai bahwa langkah konstitusional tersebut dinilai sebagai jalan yang lebih praktis jika dibandingkan dengan proses pemberhentian formal yang panjang.

Kendati demikian, hingga kini belum ada tanggapan resmi maupun proses hukum yang berjalan terkait dengan wacana pergantian kepemimpinan tersebut.