Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan santai terkait spekulasi yang kembali mengaitkan namanya dengan kursi kepemimpinan bank sentral.

Ia mengakui bahwa namanya memang hampir selalu muncul setiap kali ada pembahasan mengenai pengisian jabatan strategis di sektor keuangan.

Kendati demikian, Purbaya menyatakan bahwa berbagai kemunculan nama tersebut hingga kini tidak pernah terwujud dalam kenyataan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat merespons kemungkinan dirinya menggantikan posisi Perry Warjiyo yang mengundurkan diri sebagai Gubernur BI.

Purbaya menegaskan secara tegas bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki rencana untuk meninggalkan posisinya saat ini sebagai Menteri Keuangan.

Menurut pandangannya, kemunculan namanya dalam berbagai bursa jabatan bukanlah sebuah fenomena baru dalam karier yang ia jalani.

Ia menilai bahwa seluruh isu perpindahan jabatan tersebut selama ini hanya sebatas spekulasi belaka di ruang publik.

Purbaya menyebutkan bahwa setiap bursa jabatan selalu mencatut namanya meskipun pada akhirnya tidak pernah menduduki posisi tersebut.

Oleh karena itu, ia mengaku sudah merasa bersyukur dapat menjalankan tugasnya saat ini di Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026.

Selain itu, Purbaya juga menepis anggapan yang menyebutkan bahwa dirinya tengah dipersiapkan untuk mengisi posisi sebagai Gubernur BI.

Ia memastikan bahwa dirinya tetap fokus secara penuh dalam menjalankan berbagai tugas penting sebagai Menteri Keuangan.

Di samping membahas isu pergantian pimpinan bank sentral, Purbaya turut membantah kabar mengenai penempatan institusi tersebut.

Kabar yang ia bantah adalah wacana yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia akan ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut keterangannya, pembahasan mengenai penggabungan tersebut dinilai masih terlalu dini untuk dilakukan saat ini.

Ia menilai langkah penggabungan tersebut bukanlah keputusan yang tepat di tengah situasi ekonomi yang sedang berlangsung.

Purbaya menekankan bahwa kebutuhan utama saat ini adalah memperkuat koordinasi antarlembaga keuangan di tanah air.

Koordinasi tersebut harus melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan.

Melalui kerja sama yang erat, seluruh kebijakan ekonomi yang diterbitkan diharapkan dapat berjalan secara lebih selaras.