Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo mulai berdampak pada cara tokoh publik menyapa sang mantan kepala negara.

Beberapa kalangan kini bahkan dilaporkan tidak lagi berani menyematkan gelar akademik insinyur kepada politikus tersebut.

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas mengaku sudah tidak memanggil Jokowi dengan gelar insinyur.

Ia secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya dahulu selalu memanggil dan menaruh rasa hormat menggunakan gelar akademik tersebut.

Kendati demikian, situasi di ruang publik saat ini membuatnya mengubah kebiasaan dalam menyebut nama mantan presiden itu.

Langkah tersebut diambil bukan karena ia ingin mengurangi rasa hormat kepada Jokowi secara personal.

Keputusan itu murni dilakukan untuk menghindari munculnya anggapan publik bahwa dirinya ikut memperkuat klaim keaslian ijazah.

Hingga saat ini, isu mengenai keabsahan ijazah tersebut masih menjadi polemik panas yang menyita perhatian masyarakat luas.

Penyebutan gelar akademik dalam situasi sekarang dinilai berpotensi memunculkan persepsi yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak.

Oleh karena itu, ia memilih untuk menyebut nama aslinya saja guna menghindari tafsir yang keliru di tengah masyarakat.

Berbagai tanggapan dari tokoh politik, akademisi, hingga organisasi masyarakat masih terus mengalir terkait isu berkepanjangan ini.

Sementara itu, proses hukum yang berkaitan dengan polemik tersebut juga terus berjalan di ranah peradilan.

Kasus hukum yang melibatkan Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa kini memasuki babak baru setelah dakwaan sebelumnya batal demi hukum.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel, menyatakan bahwa jadwal sidang lanjutan telah ditetapkan pengadilan.

Agenda persidangan tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada hari Kamis, 6 Agustus 2026.

Penetapan jadwal ini sekaligus menandai dimulainya kembali seluruh rangkaian proses persidangan dari tahap paling awal.

Agenda utama pada sidang perdana tersebut berfokus pada pembacaan surat dakwaan baru.

Surat dakwaan itu telah disusun ulang oleh pihak jaksa setelah sebelumnya mendapatkan koreksi dari majelis hakim.