Meutia memastikan bahwa penanganan seluruh laporan dilakukan melalui proses pemeriksaan yang objektif, independen, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Selama proses penyelidikan berjalan, terlapor tercatat telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali sesuai ketentuan yang berlaku di kampus.

Namun, terlapor diketahui tidak pernah memenuhi seluruh panggilan tersebut hingga proses pemeriksaan harus tetap dilanjutkan berdasarkan alat bukti.

Jumlah korban yang sangat banyak membuat tindakan tersebut sudah sangat layak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kekerasan seksual berat.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, terlapor terbukti melontarkan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan fisik dan gender korban.

Pelaku juga dilaporkan sering menyampaikan rayuan atau ucapan bernuansa seksual yang sama sekali tidak diinginkan oleh para korban.

Selain itu, terlapor terbukti mengirimkan konten bermuatan seksual meskipun telah dilarang serta melakukan kontak fisik tanpa adanya persetujuan korban.

Pola tindakan tersebut dilakukan secara berulang kepada lebih dari satu korban dan berdampak langsung pada rasa aman warga kampus.

Sikap terlapor yang tidak kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung turut menjadi keadaan yang semakin memperberat sanksi.

Satgas PPK USU menegaskan bahwa penjatuhan sanksi administratif berat ini tidak menghentikan tanggung jawab institusi terhadap para korban.

Layanan pendampingan intensif termasuk konseling bersama psikolog profesional terus diberikan kepada korban yang membutuhkan dukungan mental.

Pihak kampus berkomitmen untuk terus menyediakan perlindungan, pemulihan, dan dukungan akademik sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban.