Lebih dari 100 kapal ekspor sempat mengalami penundaan keberangkatan akibat adanya perbedaan penafsiran aturan logam tanah jarang.

Kepala Staf Presiden Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa aktivitas pengiriman tersebut kini telah kembali berjalan secara bertahap.

Pemerintah mengambil langkah koordinasi lintas instansi setelah muncul keraguan di kalangan lembaga terkait dalam menerapkan ketentuan mineral.

Koordinasi melibatkan Bea Cukai, PT Sucofindo, hingga Kejaksaan untuk menyamakan persepsi di lapangan.

Aktivitas ekspor mineral sudah dapat dilangsungkan kembali secara paralel dengan proses revisi peraturan menteri.

Aturan pelarangan murni diberlakukan pada logam tanah jarang sebagai produk utama.

Kebijakan tersebut tidak menyasar kandungan unsur ikutan yang terdapat di dalam komoditas tambang seperti nikel maupun timah.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini masih membahas teknis batasan kandungan unsur ikutan tersebut.

Sebagai bagian dari masa transisi, eksportir tetap diizinkan melakukan pengiriman selama memenuhi ketentuan.

Verifikasi kadar kandungan logam tanah jarang nantinya akan dipercayakan kepada lembaga surveyor resmi seperti PT Sucofindo.

Hasil koordinasi tersebut juga memberikan kepastian bagi PT Sucofindo untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang tertunda.

Sebagian besar laporan surveyor yang tertahan berasal dari komoditas alumina, katoda tembaga, serta produk turunan nikel.

Komoditas alumina tercatat menjadi sektor yang paling banyak terdampak oleh penundaan pengiriman ekspor tersebut.

Pemerintah saat ini masih terus menyusun penyempurnaan regulasi terkait batas kandungan yang diperbolehkan.

Pembahasan regulasi mencakup definisi mineral ikutan, batas kadar, metode pengujian laboratorium, hingga pedoman laporan surveyor.

Penyempurnaan aturan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi para pelaku usaha dari perbedaan interpretasi.