Pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha tambang setelah proses ekspor sejumlah komoditas sempat terganjal isu kandungan logam tanah jarang.

Pemerintah menegaskan bahwa keberadaan logam tanah jarang sebagai mineral ikutan tidak serta-merta membuat suatu komoditas dilarang untuk dikirim ke luar negeri.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa larangan ekspor hanya diberlakukan secara ketat terhadap produk utama logam tanah jarang.

Sementara itu, kandungan mineral tersebut yang berada dalam produk pertambangan utama maupun turunannya masih diizinkan diekspor melalui verifikasi ketat.

Kebijakan penyelesaian ini diambil setelah muncul perbedaan penafsiran aturan di antara para eksportir, lembaga surveyor, serta pihak Bea Cukai.

Perbedaan tafsir administrasi tersebut sempat memicu kekhawatiran karena berpotensi merugikan pelaku usaha yang telah mematuhi ketentuan.

Kendala administratif itu juga sempat mengganggu aktivitas pengiriman komoditas tambang ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir.

Bahkan, tercatat ada sekitar 100 kapal lebih yang sempat mengalami penundaan akibat persoalan penafsiran aturan logam tanah jarang.

Keterlambatan pengiriman kapal tersebut dinilai dapat memberikan dampak buruk bagi stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan.

Koordinasi lintas lembaga yang dilakukan pemerintah akhirnya berhasil memulihkan kembali kelancaran aktivitas ekspor komoditas tersebut.

Sebagai langkah nyata, PT Sucofindo kini telah mendapatkan kepastian untuk menerbitkan kembali laporan surveyor yang sempat tertahan.

Tercatat ada sebanyak 85 laporan surveyor yang sebelumnya tertunda akibat indikasi adanya kandungan mineral ikutan.

Sebagian besar laporan tersebut berasal dari para eksportir komoditas seperti alumina, tembaga, katode, serta produk turunan nikel.