Aturan Resmi KUR Rp100 Juta Tanpa Jaminan Tambahan di Lapangan
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan penegasan terkait aturan pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat.
Plafon maksimal Rp100 juta dipastikan tidak memerlukan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa ada pengecualian.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyatakan masyarakat juga tidak perlu memakai jasa perantara. Pemohon tidak dipungut biaya apa pun untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.
Pihak kementerian masih menerima berbagai aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan di lapangan. Pelanggaran itu mencakup permintaan agunan tambahan kepada pemohon KUR mikro hingga pungutan biaya jasa.
Aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan KUR untuk memperluas akses pembiayaan.
Program ini ditujukan bagi pelaku usaha produktif yang layak tetapi belum mempunyai akses terhadap kredit komersial.
Dalam pedoman tersebut, dikenal dua jenis agunan yakni agunan pokok dan agunan tambahan.
Agunan pokok berupa usaha yang dibiayai beserta kemampuan debitur mengembalikan pinjaman. Sementara agunan tambahan meliputi sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset pribadi lainnya.
Lembaga penyalur tidak diperkenankan meminta jaminan tambahan untuk pinjaman sampai plafon tersebut. Ketentuan agunan tambahan hanya berlaku bagi pinjaman dengan nilai di atas Rp100 juta.
Pengecualian hanya diberikan bagi petani tebu rakyat serta penerima KUR khusus sektor pertanian. Kelompok ini harus bekerja sama langsung dengan lembaga penjamin kredit yang ditunjuk.
Calon penerima KUR hingga Rp100 juta cukup menggunakan agunan pokok dari usaha yang dibiayai. Kementerian UMKM mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan segala bentuk dugaan penyimpangan.
Laporan penyelewengan seperti permintaan agunan tambahan atau praktik percaloan dapat dikirimkan melalui layanan SP4N-LAPOR!. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






