Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan penegasan terkait aturan pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat.

Plafon maksimal Rp100 juta dipastikan tidak memerlukan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa ada pengecualian.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyatakan masyarakat juga tidak perlu memakai jasa perantara. Pemohon tidak dipungut biaya apa pun untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.

Pihak kementerian masih menerima berbagai aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan di lapangan. Pelanggaran itu mencakup permintaan agunan tambahan kepada pemohon KUR mikro hingga pungutan biaya jasa.

Aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan KUR untuk memperluas akses pembiayaan.

Program ini ditujukan bagi pelaku usaha produktif yang layak tetapi belum mempunyai akses terhadap kredit komersial.

Dalam pedoman tersebut, dikenal dua jenis agunan yakni agunan pokok dan agunan tambahan.

Agunan pokok berupa usaha yang dibiayai beserta kemampuan debitur mengembalikan pinjaman. Sementara agunan tambahan meliputi sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset pribadi lainnya.

Lembaga penyalur tidak diperkenankan meminta jaminan tambahan untuk pinjaman sampai plafon tersebut. Ketentuan agunan tambahan hanya berlaku bagi pinjaman dengan nilai di atas Rp100 juta.

Pengecualian hanya diberikan bagi petani tebu rakyat serta penerima KUR khusus sektor pertanian. Kelompok ini harus bekerja sama langsung dengan lembaga penjamin kredit yang ditunjuk.

Calon penerima KUR hingga Rp100 juta cukup menggunakan agunan pokok dari usaha yang dibiayai. Kementerian UMKM mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan segala bentuk dugaan penyimpangan.

Laporan penyelewengan seperti permintaan agunan tambahan atau praktik percaloan dapat dikirimkan melalui layanan SP4N-LAPOR!. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.