Peluang pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak lepas dari peta kekuatan politik di parlemen.

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana.

Menurutnya, aspek hukum bukan satu-satunya penentu karena koalisi pendukung pemerintah memiliki dominasi kursi yang sangat besar.

Secara yuridis, mekanisme pemberhentian harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Aturan tersebut telah tercantum secara resmi di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, ia berpandangan bahwa tantangan terbesar justru terletak pada dinamika dan kesepakatan partai-partai di dalam pemerintahan.

Proses tersebut disebut bisa diawali dengan kembali menyoroti polemik pencalonan Gibran pada ajang Pemilihan Umum Presiden 2024.

Denny menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Keputusan itu sebelumnya dikritik karena dianggap memuat campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Anwar Usman.

Hingga saat ini, pihak istana maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memberikan tanggapan resmi.

Berkat putusan kontroversial tersebut, Gibran berhasil maju sebagai kontestan pemilihan umum meski sebelumnya belum memenuhi syarat batas usia minimal.

Denny Indrayana juga menyebutkan bahwa Gibran telah memanfaatkan keterlibatan ayah serta pamannya demi memuluskan langkah pencalonannya.