Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta resmi menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada.

Penolakan ini berkaitan langsung dengan sengketa informasi publik mengenai dokumen akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

Majelis hakim secara tegas menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 055/X/KIP-PSI-A/2025 tertanggal 10 Maret 2026.

Putusan tersebut sebelumnya memerintahkan agar sebagian dokumen akademik mantan presiden itu dikategorikan sebagai informasi publik.

Perkara ini bermula dari permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh kelompok akademisi yang tergabung dalam Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi.

Para pemohon tersebut terdiri dari Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman yang meminta keterbukaan dokumen akademik.

Komisi Informasi Pusat sebelumnya telah mengabulkan sebagian permohonan tersebut dalam sidang yang dibacakan oleh Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn.

KIP menetapkan sejumlah dokumen akademik dapat diakses publik sepanjang tidak memuat data pribadi maupun informasi yang dilindungi undang-undang.

Dokumen yang dinyatakan terbuka sebagian meliputi salinan ijazah, transkrip nilai, skripsi, hingga laporan Kuliah Kerja Nyata.

Selain itu, dokumen seperti surat tugas pembimbing, berita acara sidang, buku wisuda, serta kartu rencana dan hasil studi juga termasuk.

Komisi Informasi Pusat memberikan batasan tegas bahwa informasi yang boleh diakses tidak boleh mengandung unsur nilai.

Namun demikian, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini belum membuat dokumen tersebut langsung diserahkan kepada pemohon.

Pelaksanaan putusan baru dapat dilakukan apabila perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.