Kemunculan gagasan kabinet bayangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari berbagai kalangan akademisi serta tokoh hukum.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa konsep tersebut memang tidak diatur secara resmi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan gagasan tersebut sama sekali tidak melanggar aturan konstitusi yang berlaku.

Menurut Mahfud MD, kehadiran konsep tersebut dapat berfungsi sebagai bentuk improvisasi politik yang baik untuk memberikan kritik konstruktif.

Ia menambahkan bahwa kritik yang diberikan tentu harus berbasis pada data yang akurat serta fakta langsung dari lapangan.

Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial sehingga bentuk kabinet bayangan lazimnya lebih sering ditemukan pada negara parlementer.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menjelaskan bahwa inisiatif ini murni lahir dari keresahan akademisi terhadap arah praktik ketatanegaraan.

Ia menyebutkan bahwa sistem presidensial saat ini mulai memperlihatkan aroma sistem parlementer yang cukup kental dirasakan.

Kelompok tersebut membentuk kabinet bayangan yang terdiri atas 15 orang dengan menggunakan pendekatan zaken kabinet berbasis keahlian.

Jumlah anggota sengaja dibatasi agar organisasi tetap berjalan ramping dan efektif jika dibandingkan dengan struktur kabinet resmi.

Selain itu, kelompok akademisi tersebut juga sepakat untuk tidak menunjuk seorang figur khusus sebagai presiden bayangan.

Keputusan ini diambil guna menghindari polemik politik sekaligus memastikan tujuan utama mereka adalah mendukung kinerja pemerintah.