Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberlakukan program pembebasan pajak daerah atau pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan tersebut berlangsung mulai 1-31 Agustus 2026 dan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.

Program ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/482/013/2026 yang ditandatangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi akurasi data kendaraan.

Segmentasi Penerima Manfaat yang Lebih Luas

Tahun ini, terdapat kebijakan baru berupa pengurangan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 20 persen bagi buruh.

Plh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, Kresna Bimasakti, menyebut program ini menghadirkan segmentasi penerima yang lebih luas.

Selain buruh, insentif ini juga menyasar roda dua DTSEN, roda tiga, pengemudi ojek online, dan kendaraan umum tertentu.

Pemberian insentif bagi buruh merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional lalu.

Buruh yang ingin memanfaatkan pengurangan tunggakan pokok wajib menunjukkan surat keterangan bekerja serta slip gaji resmi.

Masyarakat kurang mampu yang masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional mendapat pembebasan tunggakan tahun 2025 ke belakang.

Batasan maksimal nilai PKB yang dibebaskan untuk kelompok tersebut adalah sebesar Rp500 ribu dengan ketentuan berlaku.

Pengemudi ojek online dapat memilih skema pembebasan tunggakan tahun 2025 dengan membayar penuh kewajiban tahun 2026.

Bapenda Jatim memproyeksikan kebijakan ini akan dimanfaatkan oleh sekitar 962.981 objek pajak selama masa pelaksanaan.

Nilai pembebasan pajak tersebut diperkirakan mencapai Rp17,25 miliar dengan potensi penerimaan daerah Rp297,46 miliar.

Capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor hingga pertengahan tahun ini tercatat masih berada di bawah target awal.

Target penerimaan ditetapkan sebesar Rp4,780 triliun, namun realisasi hingga Juni baru mencapai 45 persen dari target.

Tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur saat ini berada di angka 88 persen berdasarkan data BPK.

Bapenda terus melakukan penagihan dari rumah ke rumah serta operasi gabungan untuk menekan sisa tunggakan pajak.