Pemerintah memberikan tanggapan resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan dana program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pihak istana akan bersikap patuh terhadap ketetapan tersebut.

Ia memastikan pemerintah tidak akan mencoba mengakali putusan lembaga peradilan yang bersifat final and binding.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Hasan Nasbi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurutnya, putusan mahkamah telah menjadi ketetapan hukum yang mengikat seluruh pihak.

Pemerintah menilai masih memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Masa transisi yang tersedia masih berjalan hingga dua tahun ke depan menuju batas waktu 2028.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dana pendidikan dalam APBN tidak lagi boleh dipakai untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Lembaga tersebut menilai program tersebut bukan komponen utama pendidikan sehingga harus dipisahkan dari anggaran operasional.

Pemisahan anggaran ini wajib diterapkan selambat-lambatnya pada APBN Tahun Anggaran 2028.

Penyusunan anggaran tahun berjalan belum diwajibkan untuk langsung mengubah struktur anggarannya secara mendadak.

Gugatan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi bertentangan dengan UUD 1945.

Dana pendidikan seharusnya diprioritaskan sepenuhnya untuk kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan nasional.