Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tanggapan resmi terkait vonis majelis hakim terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kepada terdakwa.

Putusan tersebut terpaut jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang sebelumnya meminta agar Abdul Wahid dihukum 8,5 tahun penjara.

Meski demikian, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya mengapresiasi putusan majelis hakim dalam persidangan tersebut.

Pihak lembaga antirasuah menilai pembuktian yang diajukan oleh JPU telah memperoleh pengakuan serta penilaian hukum dari hakim.

KPK menegaskan bahwa lembaganya menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara korupsi ini.

Selain vonis badan, Abdul Wahid juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp200 juta dengan subsider 80 hari kurungan.

Terdakwa turut dibebankan kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp1,45 miliar subsider 1 tahun 6 bulan penjara.

Masa penahanan yang telah dijalani Abdul Wahid nantinya akan dikurangi dari total pidana penjara yang telah dijatuhkan.

Hakim juga menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membayar biaya perkara persidangan sebesar Rp10 ribu.

Terkait amar pidana tersebut, JPU KPK berencana mempelajari secara menyeluruh pertimbangan hukum dari majelis hakim.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, JPU memiliki waktu 7 hari untuk menyatakan menerima, pikir-pikir, atau mengajukan banding.

Di sisi lain, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena pihak Abdul Wahid menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding.