Gugatan ganti rugi senilai Rp206 juta yang diajukan oleh Roy Suryo dalam proses praperadilan ketiganya dinilai memiliki dasar hukum.

Penilaian tersebut disampaikan oleh ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Didit menjelaskan bahwa tuntutan ganti kerugian itu mempunyai pijakan yuridis yang jelas berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru.

Aturan tersebut secara khusus mengatur hak seseorang untuk mengajukan ganti rugi apabila menjadi korban tindakan hukum yang tidak sah.

Roy Suryo sebelumnya mengajukan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan fitnah terkait polemik ijazah Joko Widodo.

Selain meminta status penetapan tersangka diuji, Roy juga mengajukan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp206 juta melalui mekanisme hukum.

Dalam keterangannya di persidangan, Didit menilai mekanisme pengajuan ganti rugi lewat praperadilan kini telah memperoleh dasar hukum lebih jelas.

Ia merujuk pada ketentuan Pasal 173 KUHAP yang baru untuk memperkuat argumen terkait hak pemohon ganti rugi tersebut.

Aturan itu mengatur secara spesifik mengenai ganti kerugian akibat salah tangkap, salah tahan, atau penggeledahan yang tidak sah.

Menurut Didit, permohonan ganti rugi baru dapat diproses setelah hakim praperadilan lebih dulu menilai sah atau tidaknya tindakan penyidik.

Ketentuan tersebut juga mengatur agar perkara ganti rugi ditangani oleh hakim yang sama dengan pemeriksa praperadilan.

Langkah penunjukan hakim yang sama dinilai dapat mempercepat proses sekaligus menghindari perbedaan penilaian terhadap perkara yang sama.

Pengaturan itu dibuat agar hakim telah memahami keseluruhan materi perkara sehingga pemeriksaan gugatan ganti rugi berlangsung efektif.

Didit juga memberikan pandangannya mengenai rangkaian tindakan hukum penangkapan hingga penahanan terhadap Roy Suryo.

Ia berpendapat tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian immateriil karena dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Di akhir keterangannya, Didit menegaskan jalur praperadilan menjadi mekanisme tepat apabila permohonan ganti rugi diajukan kepada penyidik.