Pemerintah memastikan bakal mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari pos pendidikan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ketentuan tersebut baru akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBN 2028.

Purbaya menilai struktur anggaran yang sedang berjalan untuk tahun ini tidak perlu diubah karena sudah dibahas bersama DPR RI.

Ia menyebut perubahan struktur anggaran di tengah proses dikhawatirkan justru akan mengganggu penyelesaian pembahasan yang tengah berjalan.

Kendati demikian, pihak kementerian mengaku masih akan mempelajari implementasi aturan tersebut secara lebih lanjut untuk anggaran mendatang.

Purbaya mengaku belum menghitung secara pasti dampak fiskal yang mungkin timbul akibat adanya pemisahan anggaran tersebut.

Selain itu, kebijakan ini juga belum didiskusikan secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto maupun Kepala Badan Gizi Nasional.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengabulkan permohonan uji materi terkait penggunaan dana pendidikan untuk membiayai program MBG.

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan sepenuhnya untuk kebutuhan inti penyelenggaraan sekolah.

Koordinasi Lanjutan Terkait Putusan MK

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan dirinya belum bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono untuk membahas evaluasi anggaran program tersebut.

Pertemuan dan pembahasan lebih mendalam rencananya baru akan dilakukan setelah proses konsolidasi di internal Badan Gizi Nasional rampung sepenuhnya.

Gugatan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara yang menilai penggunaan dana pendidikan untuk program MBG tidak sejalan dengan amanat konstitusi.