Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait ancaman penahanan yang mengintainya di luar negeri.

Dalam sebuah wawancara khusus dengan media internasional, ia sesumbar bahwa pasukan khusus negaranya siap turun tangan menyelamatkannya.

Operasi penyelamatan tersebut diklaim bisa dilakukan apabila ia ditangkap saat berada di negara-negara Eropa.

Pernyataan kontroversial ini muncul di tengah sorotan tajam atas surat perintah penangkapan yang dirilis Mahkamah Pidana Internasional.

Lembaga peradilan tersebut merilis surat penahanan terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Situasi ini membuat perjalanan luar negeri sang pemimpin Israel menjadi semakin terbatas dan memerlukan pertimbangan matang.

Sejumlah pemerintah di kawasan Eropa sebelumnya menyatakan sikap tegas untuk mematuhi kewajiban hukum internasional.

Mereka berencana mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku jika Netanyahu nekat memasuki wilayah teritorial mereka.

Kendati demikian, Netanyahu tidak memberikan penjelasan secara mendalam mengenai detail rencana operasi penyelamatan militer tersebut.

Setiap tindakan militer asing di wilayah negara lain tanpa izin jelas berpotensi memicu perselisihan diplomatik yang serius.

Respons Amerika Serikat dan Dinamika Politik

Sebelumnya, Wali Kota New York City Zohran Mamdani sempat mendesak Presiden AS Donald Trump agar Netanyahu ditangkap saat berkunjung ke Amerika Serikat.

Namun, Trump tidak mengindahkan desakan tersebut karena Amerika Serikat bukan merupakan negara anggota ICC yang meratifikasi Statuta Roma.

Berdasarkan Statuta Roma, negara-negara anggota umumnya diwajibkan bekerja sama melaksanakan surat perintah penangkapan, meski hal ini memicu perdebatan hukum.

Pernyataan bernada sesumbar itu mengemuka saat Netanyahu terus menghadapi pengawasan global atas tindakan militer di Gaza yang memicu perdebatan panjang.