Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menerima secara langsung aduan masyarakat dari seorang ibu rumah tangga di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, pada Jumat (31/7).

Kedatangan tersebut dilakukan dalam program PASTI Ada Solusi untuk melaporkan dugaan pelanggaran jabatan notaris yang melibatkan proses pemeriksaan seorang notaris berinisial F.

Pelapor yang bernama Julia Subintoro sebelumnya telah mendapati putusan dari Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan notaris tersebut bertugas sesuai undang-undang.

Tidak puas dengan putusan itu, pelapor lantas mengajukan upaya banding kepada Majelis Pengawas Pusat untuk meninjau kembali penanganan perkara yang berjalan.

Menteri Hukum menegaskan bahwa seluruh mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian pengaduan wajib dilaksanakan secara profesional, objektif, serta sesuai prosedur.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, proses banding baru dapat berjalan setelah berkas dari wilayah diterima secara lengkap.

Hingga saat ini, pihak Majelis Pengawas Pusat dilaporkan belum menerima kelengkapan berkas perkara secara menyeluruh sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Oleh karena itu, proses pemeriksaan banding belum bisa dilanjutkan sampai seluruh persyaratan administratif yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik.

Supratman telah menginstruksikan jajaran terkait agar berkoordinasi dengan pihak berwenang guna memastikan proses administrasi berjalan lancar dan memberikan kepastian.